Archive for March, 2019

Bisakah Pelabuhan Dikuasai Asing?

Mensoal debat kemarin malam soal pelabuhan atau bandara tidak bisa dikuasai asing itu omong kosong, dari seorang presiden bodoh yg sudah terjebak dalam pelukan “debt trap” Cina.

Dia berkata semua itu adalah investasi dan kerja sama dagang. Tapi ada udang dibalik batu, yaitu hutang yang besar dengan bunga yang tinggi.

Lihatlah kasus di Sri Langka yg pelabuhannya jatuh ke tangan negara Cina, itu karena proyek ambisius presiden Mahinda Rajapaksa yang ingin membangun pelabuhan dan melirik Cina sebagai sumber dana.

Kesulitan membayar hutang, Sri Langka ditekan oleh Cina dan hasilnya 99 tahun pelabuhan yang baru dibangun itu dikuasai Cina.

Polanya hampir sama, presiden Indonesia tidak sadar akan hal itu, dia punya ambisi membangun proyek proyek besar untuk merealisasikan janjinya, tapi hasil dari hutang Cina sebesar 15,491 miliar USD.

Hutang sebesar itu jika tidak bisa dibayar kemungkinan Indonesia akan kehilangan pelabuhan atau bandara yang akan dikuasai Cina.

Salah satu bukti pemerintah sudah ditekan Cina adalah, mudahnya WNA Cina bisa bekerja di Indonesia, buah dari kebijakan “nyeleneh” membebaskan visa wisatawan asing.

Masih ingat gak kasih paket wisata murah di Bali yang didominasi orang cina, sehingga merugikan wisata di Bali.

Dimana wisatawan Cina datang ke Bali, menginap dan berbelanja di hotel dan toko orang Cina yang produknya dari Cina juga.

Bahkan belanjanya menggunakan uang digital Yuan bukan Rupiah. Berharap dapat devisa besar mah nol besar, uang dari Cina kembali ke Cina juga akhirnya.

Seperti inilah hasilnya klo punya presiden bodoh tapi punya ambisi besar, tidak memikirkan resiko dari setiap kebijakannya, menjijikan.

Sebenarnya saya cemas dengan infrastruktur yang dibangun pemerintah sekarang, seperti kereta cepat Jakarta Bandung dan bandara NYAI tidak bernasib sama dengan LRT Palembang yang sepi.

Sehingga kita tidak bernasib sama dengan Sri Langka yang sukses membangun bandara dan pelabuhan tapi sepi, alhasil tidak ada pemasukan untuk membayar hutang.

Advertisements

Kisah Ardal Aep Dahy Tangan Kanan Emhyr

Ardal aep Dahy, tangan kanan Emhyr, mengutamakan diplomasi untuk meraih kekuasaan dari pada perang.

Berpakaian biasa, tanpa armor hanya pedang kecilnya untuk seremonial saja, bahkan lebih digunakan untuk memotong mentega.

Dia lebih mengutamakan hasil, karena Emhyr tidak mau terima alasan apapun jika keingingannya tidak tercapai, dia tahu setiap kegagalan bagi Emhyr adalah hukuman gantung.

Kita tahu sendiri bagaimana Emhyr mendapatkan kekuasaanya kembali dari penghianat Ursuper dan memakai mayat mereka sebagai tegel di istananya, Ardal tidak mau hal itu terjadi padanya. Walaupun dia adalah salah satu penyelamat Emhyr ketika dibuang dan dikutuk menjadi landak oleh Ursuper.

Dia seorang taktis jenius, walaupun selalu dihadapkan dengan kertas putih, ketika mengharuskan perang, dia siap mengorbankan apa saja, walaupun itu adalah penduduk.

Membandingkan Capres dengan Cinta Laura

Entah apa yang dipikiran oleh tim sukses atau pendukung Jokowi dengan membandingkan calon presiden nomer urut dua (Prabowo Subianto) dengan Cinta Laura soal bahasa inggris. Di Bandar Lampung, Hasto Kristiyanto membandingkan bahasa Inggris Prabowo kalah dibandingkan dengan Cinta Laura.

Apakah perbadingan ini adil? Pendukung Jokowi ingin merendahkan Prabowo soal kemampuan bahasa Inggrisnya, sehingga kelemahan Jokowi soal bahasa Inggris dianggap biasa oleh masyarakat. Membandingkan dengan cara seperti itu sangat tidak adil. Seharusnya ke dua capres, bahasa Inggris Prabowo dan Jokowi dibandingkan dengan Cinta Laura, itu baru adil. Sehingga masyarakat tahu siapa yang bahasa Inggrisnya lebih baik.

Kau tahu apa yang aku sukai dari drama bahasa Inggris Cinta Laura? Yaitu tanggapan cerdas Fadli Zion untuk mematahkan sindiran pendukung Jokowi, dia berkata mimpi Prabowo saja dalam bahasa Inggris.

Perlu diketahui bahwa Prabowo Subianto menguasai 5 bahasa asing, yaitu Inggris, Perancis, Jerman, Belanda dan Arab. Saya pernah menyakasikan video bagaimana cakapnya Prabowo berbicara bahasa Jerman kepada muslim Jerman yang sedang nyantri.

Mengusai bahasa Inggris untuk presiden sangat diperlukan untuk komunikasi internasional, antara negara yang diwakili oleh presidennya. Ketika presiden tidak menguasai bahasa Inggris bagaimana komunikasi bisa berjalan dengan lancar.

Seperti inilah jika presiden tidak bisa bahasa Inggris, sejak diangkat 2014 presiden Jokowi absen dalam sidang umum PBB. Padahal ini adalah tempat terbaik pemimpin negara untuk menyuarakan pendangannya terhadap dunia, siapa tahu apa yang kita suarakan mungkin adalah pandangan terbaik. Dan di sana adalah tempat terbaik Jokowi sosialiasi dengan pemimpin-pemimpin dunia.

Saya masih ingat dulu Jokowi pernah ngomong akan peduli soal Palestina dan konflik Rohingya, tapi dia tidak hadir di forum internasional bagaimana dia bisa menyuarakan solusi tentang konflik itu?

Padahal saat debat ke tiga di Kemayoran 2014 silam, dia berbicara lantang berkomitmen penuh mendukung Palestina merdeka dan berdaulat. Bahkan bersama Jusuf Kalla, mereka mempunyai strategi untuk memujudkannya lewat diplomasi antar pemerintah. Mana strateginya pak presiden? Apakah tidak hadir dalam sidang umum PBB merupakan bagian dari strategi itu?

Seharusnya presiden dalam waktu 5 tahun menjabat, dia harus berupaya meningkatkan kualitas bahasa Inggris dengan les privat. Sehingga ketika mau menjabat 2 periode tidak tersandung bahasa Inggris yang bisa dimanfaatkan kubu oposisi untuk menyerang.

Tambahan, beberapa belakangan ini kubu oposisi melontarkan pernyataaan untuk agar presiden Jokowi untuk cuti dan fokus sebagai calon presiden. Jujur saya tidak mengetahui aturan yang jelas tentang cuti atau tidaknya presiden ketika mencalonkan diri lagi. Karena kedua belah pihak baik mengklaim boleh tidak cuti atau harus cuti.

Saya curiga ketidakmauan Jokowi untuk cuti selama masa kampanye ini adalah Abuse Of Power atau penyalahgunaan kekuasaan. Semua itu dilakukan agar bisa menarik masa dari para aparatur sipil negara (ASN), karena sebagai aparatur negara mereka wajib taat terhadap pimpinan tertinggi dan hal itu tidak bisa dilakukan jika Jokowi cuti. Karena itulah beberapa bulan belakangan ini banyak masa dari kubu Jokowi yang dikerahkan dari menghadiri acara Jokowi. Selain itu karena tidak mau cuti, KPU ikut tidak netral, sehingga adanya pelanggaran-pelanggaran dari kubu Jokowi tidak dilanjuti.


Blog Stats

  • 294,515 hits
Advertisements