Kaus Mesuji, Sape, Lapindo dan Freeport. Lantas Buat Apa Perijinan Usaha?

Sedih ya ketika melihat berita tentang pembataian orang di Mesuji oleh oknum Polisi untuk melindungi perusahaan PT Sylva Inhutani pada awal 2011 dan di areal PT BSMI pada 10 November 2011. Walaupun berita berapa orang yang meninggal belum pasti dan kasus masih simpang siur, karena seperti dibumbui muatan politik. Tetapi yang lebih menyedihkannya lagi, belum selesai kasus Mesuji, kemarin (24 Desember 2011) ada berita terjadi penembakan oknum Polisi yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia karena luka tembak, di Sape Bima. Dimana oknum Polisi ingin membebaskan pelabuhan … dari sandera warga karena tuntuntan warga tidak didengar oleh pemerintah daerah atas sengketa dengan perusahaan PT SMN dimiliki oleh PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

Ada kesamaan atas ke 2 kejadian di atas yaitu pembunuhan, Polisi dan Perusahaan, dalam artikel ini saya memberikan sudut pandang tidak pada HAM (Karena saya tidak paham) dan Polisi tapi dari sudut pandang perusahaan.

Lagi-lagi di Indonesia ada sengketa antara warga dengan perusahaan, ini sangat disayangkan yang notabene perusahaan didirikan untuk mensejahterakan warga sekitar ternyata tidak mensejahterakan sama sekali, kebanyakan malah bikin rugi (baik dari SDM atau SDA). Bisa melirik ke bumi Papua, ada perusahaan emas Freeport malah tidak memberikan sedikit manfaat bagi rakyat Papua. Hebat tapi aneh dan mencurigankan, didemo aja bisa Freeport bisa mengeruk emas 5.59 ton. 5.59 ton = … Gram, harga emas / gram = … total kekayaan alam yang dikeruk … x … lantas kemanakah uang ini? Jadi pantaslah rakyat Papua ingin lepas dari Indonesia.

Tak jauh dari rumah kakek saya Sidoarjo dimana terjadi bencana akibat ulah dari perusahaan Lapindo Brantas. Dikenal sebagai Lumpur Lapindo mengakibatkan kerugian yang besar bagi rakyat Sidoarjo, dampak yang saya rasakan adalah ketika kuliah harus memakan waktu 4 – 5 jam untuk sampai Sidoarjo – Malang. Itu dampak kecil tapi dampak besar dirasakan oleh warga yang rumahnya terendam lumpur.

Dari 4 kasus tadi yang melibatkan perusahaan-perusahaan terdapat kejanggalan dimana pemerintah tidak berdaya atas bencana-bencana ini, sepertinya pemerintah tunduk dikaki-kaki para perusahaan.

  1. Kasus Lapindo, Pemerintah “Menyerah” dan Presiden Tak Anggap Penting Kasus Lapindo. 
  2. Massa meminta agar Bupati Bima Ferry Zulkarnaen untuk mencabut izin
    pertambangan seusai degan SK 188 tentang izin pertambangan. Namun Ferry mengaku tidak bisa mencabut izin tersebut dan hanya bisa dilakukan
    penghentian eksplorasi selama setahun.
  3. Kendati banyak menimbulkan masalah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku keberatan jika izin perusahaan perkebunan sawit dicabut.
    Dengan alasan dapat menghancurkan perekonomian masyarakat dan
    menyebabkan lebih banyak pengangguran di Indonesia. 

Kita bisa lihat 3 list di atas, pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan mengesampikan kepentingan rakyat.

Mungkin ini semua karena untuk meningkatkan Investment Grade, buktinya menurut Fitch Rating peringkat Investment Grade Indonesia meningkat. Tapi pantaskah Indonesia mendapatkannya? Iya pantas karena pemerintah telah membuktikan dari 4 (3 pihak asing, 1 orang Indon penjajah negeri sendiri) kasus di atas dengan memberikan jaminan betapa aman dan nyamannya perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia.

Loe jarah SDA boleh kok, kami (pemerintah) akan melindungi loe.
Loe bunuh rakyat Indonesia boleh kok, asal loe tidak mencabut investasi loe di Indonesia.
And Asal penerimaan negara dan kami tidak turun.

Hello kami bangsa INDONESIA, kami MAMPU mendirikan perusahaan sendiri yang lebih bermartabat. Tapi kenapa kami sulit mendapatkan dukungan mu (pemerintah)? Betapa bodohnya diri mu (pemerintah) lebih percaya kekuatan asing dari pada kekuatan bangsa sendiri. Kulit kami memang coklat tak seputih bangsa asing, kami memang tak secerdas bangsa asing tapi kami akan berusaha secerdas mereka dan lebih bermartabat dari mereka. Karena itu cabutlah ijin usaha perusahaan-perusahaan yang terbukti merugikan negera ini dan filterlah perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi di Indonesia.

Lantas buat apa adanya dinas perijinan didirikan tapi tanpa mampu mencabut ijin usaha dan memfilter sebuah perusahaan. Kata-kata di bawah ini sudah cukup membuktikan tunduknya pemerintah kepada pemodal.

“Sangat berlebihan jika usaha di wilayah hutan harus dihentikan semuanya
di negeri ini. Saya juga mendukung pada area perkebunan sawit agar
tidak merusak serampangan dan mengabaikan pemeliharaan lingkungan yang
baik untuk kelestarian ekosistem,”
tegas SBY di Balai Kartini, Jalan
Gatot Subroto, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari Okezone.

Advertisements

0 Responses to “Kaus Mesuji, Sape, Lapindo dan Freeport. Lantas Buat Apa Perijinan Usaha?”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s